Mataram,- Ketua Dewan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Daud Gerung, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
Dukungan tersebut disampaikan Daud Gerung secara terbuka melalui sebuah rilis video pada Rabu (28/1/2026). Dalam pernyataannya, Daud menegaskan bahwa posisi Polri berada langsung di bawah Presiden merupakan amanah reformasi dan telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.
“Kami dari Dewan Pengurus Daerah KNPI NTB menyatakan dukungan penuh terhadap Polri yang berada di bawah Presiden,” tegas Daud Gerung.
Ia menjelaskan, pengaturan kedudukan Polri di bawah Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjaga profesionalisme, independensi, serta netralitas Polri dalam menjalankan tugasnya.
Menurutnya, jika Polri ditempatkan di bawah kementerian tertentu, hal tersebut berpotensi mengganggu independensi institusi kepolisian dan membuka ruang intervensi politik dalam penegakan hukum.
“Ini merupakan amanah reformasi agar Polri dapat bekerja secara profesional dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Daud juga menilai sikap tegas Kapolri dalam menolak wacana tersebut patut diapresiasi, karena sejalan dengan semangat reformasi sektor keamanan dan penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan publik.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memahami pentingnya menjaga independensi Polri sebagai institusi negara yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
