Ketua DPD Partai Ummat Sampang Son Haji Dukung Kapolres, Desak Perdagangan Orang Ditindak Tegas Sesuai Hukum

SAMPANG, Newssurya.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat Kabupaten Sampang, Son Haji, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Kepolisian Resor (Polres) Sampang dalam memberantas praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Son Haji menegaskan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga merampas hak asasi manusia dan merusak harkat serta martabat seseorang. Karena itu, segala bentuk praktik eksploitasi manusia harus mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.

Menurutnya, pemberantasan perdagangan orang merupakan tanggung jawab bersama demi menjaga keamanan, ketertiban, serta melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan kemanusiaan.

“Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak boleh dibiarkan. Kami mendukung penuh langkah Kapolres Sampang agar setiap pihak yang terbukti terlibat dalam praktik perdagangan orang diproses dan ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegas Son Haji.

Ia menyampaikan bahwa dampak perdagangan orang sangat luas. Korban tidak hanya kehilangan kebebasan, tetapi juga berpotensi mengalami penderitaan fisik, tekanan psikologis, eksploitasi ekonomi, hingga kehilangan kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Dampak tersebut juga dapat dirasakan oleh keluarga korban dan lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu, menurut Son Haji, penanganan TPPO tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan setelah kejahatan terjadi, tetapi juga harus disertai langkah pencegahan secara berkelanjutan.

Dorong Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Lebih lanjut, Son Haji berharap Polres Sampang terus meningkatkan pengawasan dan melakukan langkah-langkah penegakan hukum secara profesional, transparan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menegaskan bahwa setiap dugaan tindak pidana perdagangan orang harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang benar. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa memandang latar belakang, jabatan, maupun kedudukan sosial.

Namun demikian, ia juga mengingatkan pentingnya mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam setiap proses penanganan perkara, sehingga penegakan hukum tetap berjalan berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku.

Masyarakat Diminta Waspada Modus Perdagangan Orang

Son Haji juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap berbagai modus yang berpotensi mengarah pada praktik perdagangan manusia.

Salah satunya melalui tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar, perekrutan tenaga kerja yang tidak jelas, serta janji pemberangkatan ke luar daerah maupun luar negeri tanpa dokumen dan prosedur resmi.

Menurutnya, masyarakat perlu memastikan kejelasan identitas perekrut, perusahaan, kontrak kerja, dan legalitas proses pemberangkatan sebelum menerima tawaran pekerjaan.

Ia berharap edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya TPPO dapat terus ditingkatkan, khususnya bagi masyarakat yang rentan menjadi sasaran eksploitasi.

“Kami berharap masyarakat tidak mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan yang belum jelas kebenarannya. Apabila menemukan indikasi perdagangan orang, segera laporkan kepada aparat berwenang agar dapat ditindaklanjuti sesuai hukum,” ujarnya.

Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bersinergi

Selain mendukung langkah kepolisian, Son Haji mengajak Pemerintah Kabupaten Sampang, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, dan seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mencegah perdagangan orang.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting karena aparat penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi seluruh potensi kejahatan di lingkungan masyarakat.

Kepedulian sosial, keberanian menyampaikan informasi, serta pengawasan terhadap aktivitas perekrutan tenaga kerja menjadi bagian penting dalam mencegah munculnya korban baru.

Ia juga menekankan bahwa perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan harus menjadi perhatian bersama agar tidak mudah menjadi sasaran praktik eksploitasi manusia.

“Jangan sampai masyarakat Sampang menjadi korban perdagangan manusia. Kami berharap hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum,” pungkasnya.

DPD Partai Ummat Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta pencegahan segala bentuk praktik perdagangan orang.

Dukungan tersebut diharapkan menjadi dorongan bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Sampang agar tetap aman, bermartabat, dan terbebas dari segala bentuk eksploitasi manusia.

Reporter: Redaksi
Editor: Redaksi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *