SAMPANG, NEWSSURYA.COM – Mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat membutuhkan perencanaan serta pengelolaan anggaran yang matang. Hal inilah yang menjadi salah satu perhatian Pemerintah Desa Tamberu Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, melalui pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk membahas penyesuaian anggaran sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Melalui mekanisme musyawarah, berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari pembahasan.
Penjabat (Pj.) Kepala Desa Tamberu Barat, Ach. Rifandi, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya membangun kesamaan pandangan dalam menentukan kebijakan pengelolaan anggaran desa. Musyawarah menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi antarlembaga sekaligus memastikan proses pengambilan keputusan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam konteks tersebut, perubahan APBDes tidak hanya dipandang sebagai penyesuaian administrasi keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga agar program pemerintahan desa tetap berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas yang telah ditetapkan.
Rangkaian kegiatan dipandu oleh Sufyan Asy’ari, selaku Sekretaris Desa Tamberu Barat yang bertindak sebagai moderator. Ia mengarahkan jalannya forum agar pembahasan berlangsung tertib, terstruktur, dan sesuai dengan agenda yang telah disiapkan.
Memasuki agenda utama, Moh. Sirah, Wakil Ketua BPD Tamberu Barat, memimpin pembacaan materi perubahan sekaligus proses penetapan APBDes Tahun Anggaran 2026. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses permusyawaratan yang melibatkan unsur pemerintah desa dan BPD dalam pembahasan kebijakan anggaran.
Perhatian terhadap substansi perubahan anggaran juga ditunjukkan oleh Moh. Hafid, anggota BPD Tamberu Barat sekaligus Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Dalam forum tersebut, Moh. Hafid memberikan penjelasan secara teliti dan terperinci mengenai materi perubahan APBDes 2026. Pembahasan tersebut terutama berkaitan dengan aspek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan desa.
Ketelitian dalam memberikan penjelasan dinilai penting agar setiap materi yang dibahas dapat dipahami secara menyeluruh. Dengan pemahaman yang baik, proses pengambilan keputusan diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi juga memperhatikan manfaat serta sasaran program bagi masyarakat.
Keterlibatan unsur BPD dalam musyawarah tersebut sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah desa dan BPD diharapkan dapat terus membangun komunikasi yang konstruktif dalam mengawal perencanaan, pembahasan, hingga pelaksanaan kebijakan desa.
Pengelolaan APBDes sendiri memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa. Oleh sebab itu, setiap perubahan anggaran perlu dilakukan secara cermat, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Lebih jauh, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran yang dikelola secara tertib dan bertanggung jawab diharapkan mampu mendukung program yang tepat sasaran serta memberikan dampak positif bagi kehidupan warga.
Musyawarah Desa Tamberu Barat ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan seluruh unsur kelembagaan desa. Perbedaan pandangan dalam pembahasan hendaknya menjadi bagian dari proses mencari keputusan terbaik dengan tetap mengutamakan kepentingan bersama.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Desa Tamberu Barat diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam menjalankan pemerintahan yang terbuka, profesional, dan bertanggung jawab. Sinergi antara pemerintah desa dan BPD menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan yang lebih terarah serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan desa bukan semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang tersedia, melainkan dari ketepatan perencanaan, kualitas pelaksanaan, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan terlaksananya Musyawarah Desa Penetapan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2026, diharapkan seluruh program Desa Tamberu Barat dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan senantiasa berpijak pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat.
(Redaksi/NEWSSURYA.COM)

























