Lombok Tengah, 19 Februari 2026 – Dugaan kasus keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, memicu desakan keras dari aktivis sosial berinisial R. Ia menilai penanganan kasus tersebut terkesan lamban dan minim transparansi.
Program MBG yang merupakan bagian dari kebijakan nasional di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) itu diduga menimbulkan gangguan kesehatan pada sejumlah siswa di MA Raudatul Janah Darek setelah pembagian makanan pada 30 Januari 2026. Menu yang dibagikan saat itu berupa roti, telur, susu, kacang, dan buah rambutan.
Sejumlah sampel makanan telah diamankan oleh tim surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan uji laboratorium. Namun, hampir tiga pekan berlalu, belum ada keterangan resmi yang disampaikan kepada publik terkait hasil pemeriksaan maupun langkah penanganan lanjutan.
“Jika sampel sudah diamankan sejak 30 Januari, mengapa sampai hari ini belum ada penjelasan resmi? Jangan sampai muncul kesan bahwa kasus ini didiamkan atau bahkan ditutup-tutupi,” tegas R.
Ia mendesak BGN Wilayah NTB dan Koordinator Wilayah MBG NTB untuk segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang terlibat, mulai dari penanggung jawab kegiatan, mitra pelaksana, ahli gizi, hingga supplier bahan makanan. Menurutnya, program yang menyasar anak-anak tidak boleh dijalankan dengan standar pengawasan yang lemah.
“Kalau dugaan ini benar, maka ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini menyangkut keselamatan dan kesehatan peserta didik,” ujarnya.
Atas dasar itu, R mendesak evaluasi total serta penghentian sementara pelaksanaan MBG di Desa Darek sampai hasil investigasi diumumkan secara transparan. Ia menilai langkah tersebut penting sebagai bentuk pencegahan agar tidak muncul korban berikutnya.
Selain itu, ia memberikan tenggat waktu 7 x 24 jam kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah untuk menyampaikan secara terbuka perkembangan penanganan kasus tersebut. Jika tidak ada transparansi, pihaknya menyatakan siap melakukan aksi sebagai bentuk kontrol sosial dan tuntutan akuntabilitas.
“Masyarakat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini menyangkut kesehatan anak-anak. Jangan sampai program yang seharusnya meningkatkan gizi justru menimbulkan risiko,” tegasnya.
Di sisi lain, pihak mitra pelaksana yang dihubungi melalui sambungan WhatsApp menyampaikan bahwa persoalan tersebut dinilai telah selesai. Mereka menyebut pihak yang diduga mengalami keracunan memiliki riwayat sakit bawaan.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menyampaikan singkat, “Terima kasih informasinya. Nanti saya teruskan ke Kabid P3KL untuk evaluasi.”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi maupun hasil uji laboratorium yang dipublikasikan kepada masyarakat.
