Pagaralam, Newssurya.com – Keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Kota Pagaralam, Sumatera Selatan. Warga mengeluhkan harga Pertalite di tingkat pengecer yang disebut telah mencapai Rp14.000 per liter, jauh di atas harga resmi BBM yang berlaku.
Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan masyarakat kecil yang sehari-hari membutuhkan BBM untuk bekerja maupun menjalankan aktivitas ekonomi.
Ujang, salah seorang warga Pagaralam, mengaku resah dengan kondisi tersebut. Menurutnya, harga Pertalite eceran yang mencapai Rp14.000 per liter sudah sangat membebani masyarakat.
“Kalau Rp12.000 per liter kami masih bisa memaklumi karena dijual secara eceran. Tapi kalau sudah Rp14.000, ini sudah kelewatan. Masyarakat kecil yang akhirnya menjadi korban,” ujar Ujang kepada wartawan, Senin siang (7/9/2026).
Menurut Ujang, persoalan mahalnya BBM eceran tidak bisa hanya dilihat dari sisi pengecer. Pemerintah dan aparat penegak hukum dinilai perlu menelusuri bagaimana BBM bersubsidi tersebut bisa diperoleh dalam jumlah besar sebelum kemudian dijual kembali kepada masyarakat.
SPBU Disorot, Aktivitas Kendaraan yang Diduga Pengerit Dipertanyakan
Sorotan warga juga mengarah pada aktivitas pembelian BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Kota Pagaralam.
Berdasarkan pantauan dan keluhan masyarakat yang sebelumnya juga ramai diperbincangkan di media sosial, masih terdapat kendaraan roda empat yang diduga menggunakan tangki modifikasi dan melakukan pembelian BBM secara berulang.
Aktivitas tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai pengawasan terhadap pembelian BBM bersubsidi di tingkat SPBU.
Warga menduga, apabila kendaraan tertentu dapat melakukan pengisian berulang kali dalam jumlah besar, maka peluang terjadinya kebocoran distribusi BBM bersubsidi semakin terbuka.
“Mobil yang tangkinya sudah dimodifikasi itu sering kami lihat antre. Kalau memang benar membeli BBM subsidi berkali-kali untuk dijual kembali, tentu harus ditindak. Masyarakat biasa malah harus menunggu lama dan terkadang tidak kebagian,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut warga, kondisi tersebut bukan hanya menyebabkan antrean panjang, tetapi juga berpotensi membuat stok BBM bersubsidi lebih cepat habis di SPBU.
Empat SPBU di Kota Pagaralam Jadi Sorotan Warga
Sejumlah warga juga menyoroti aktivitas distribusi BBM bersubsidi di empat SPBU yang berada di wilayah Kota Pagaralam.
Sorotan tersebut bukan berarti seluruh pengelola SPBU dianggap melakukan pelanggaran. Namun, masyarakat meminta adanya pemeriksaan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap pola pembelian BBM bersubsidi, terutama apabila ditemukan kendaraan yang melakukan pengisian berulang dengan volume tidak wajar.
Warga berharap pihak berwenang dapat memastikan apakah kendaraan-kendaraan yang dicurigai tersebut memang memenuhi ketentuan sebagai konsumen yang berhak membeli BBM bersubsidi atau justru terdapat indikasi pembelian untuk diperjualbelikan kembali.
Jika praktik tersebut terbukti terjadi, masyarakat meminta agar tidak hanya pelaku di lapangan yang diperiksa, tetapi juga ditelusuri bagaimana BBM tersebut dapat keluar dari jalur distribusi resmi hingga akhirnya sampai ke tangan pengecer.
Harga Eceran Melambung, Masyarakat Kecil yang Tertekan
Kenaikan harga BBM di tingkat eceran memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Bagi pengendara sepeda motor, pekerja harian, pedagang kecil, hingga pelaku usaha mikro yang bergantung pada kendaraan, selisih harga beberapa ribu rupiah per liter bukanlah persoalan kecil.
Jika harga resmi sulit dijangkau karena stok terbatas, masyarakat pada akhirnya terpaksa membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi.
Situasi inilah yang membuat warga meminta pemerintah dan aparat tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.
“Subsidi itu diberikan untuk membantu masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat justru membeli kembali BBM subsidi dengan harga yang jauh lebih mahal,” kata Ujang.
Minta Aparat Telusuri dari Hulu hingga Hilir
Masyarakat mendesak pemerintah daerah, aparat kepolisian, Pertamina, serta instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di Kota Pagaralam.
Pengawasan dinilai tidak cukup hanya dilakukan di jalan atau terhadap pengecer. Jika ditemukan indikasi penyalahgunaan, maka rantai distribusi harus ditelusuri mulai dari proses pembelian di SPBU hingga BBM tersebut berpindah tangan kepada pengecer.
“Kalau memang mau serius, putus mata rantainya dari hulu sampai hilir. Jangan hanya masyarakat kecil yang dirugikan. Persoalan ini sudah berlangsung dan semakin meresahkan,” tegasnya.
Masyarakat juga meminta agar setiap laporan mengenai dugaan pembelian BBM bersubsidi secara tidak wajar ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang transparan dan sesuai prosedur.
Ada Aturan dan Ancaman Sanksi
Penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan persoalan sepele. Distribusi dan pemanfaatan BBM yang mendapatkan subsidi pemerintah telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui regulasi terkait Cipta Kerja, mengatur mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.
Karena itu, apabila terdapat pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, maka dapat berhadapan dengan konsekuensi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.
Penggunaan kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi untuk melakukan pembelian BBM subsidi secara berulang dan dalam jumlah tidak wajar juga perlu diperiksa apabila terdapat indikasi bahwa BBM tersebut kemudian diperjualbelikan kembali.
Namun demikian, dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh pihak yang berwenang.
Warga: Jangan Sampai Subsidi Salah Sasaran
Masyarakat berharap pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di Kota Pagaralam tidak hanya dilakukan ketika persoalan sudah viral di media sosial.
Pengawasan secara rutin di SPBU, pemeriksaan terhadap pola pembelian yang tidak wajar, serta penindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dinilai penting untuk memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Warga juga meminta agar pengelola SPBU dan seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi BBM bersubsidi menjalankan ketentuan yang berlaku secara konsisten.
“Subsidi itu untuk rakyat, bukan untuk dipermainkan segelintir orang yang mencari keuntungan. Kalau dibiarkan terus, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, dugaan terkait aktivitas pengeritan BBM bersubsidi tersebut masih memerlukan verifikasi dan penelusuran lebih lanjut dari pihak berwenang. Konfirmasi dari Pertamina maupun pihak pengelola SPBU terkait mekanisme pengawasan pembelian BBM bersubsidi di sejumlah SPBU Kota Pagaralam juga penting untuk memberikan gambaran yang berimbang kepada publik.
Berita: Heru.Dp dan Tim






























