MTQ 2026 di Kuansing: Antara “Mempercantik Taman Jalur Vs Hilangnya Bangunan Bersejarah dan Sumber PAD, Siapa Bupatinya Ini..?”

Pekanbaru, Newssurya.com – Kuantan Singingi – Persiapan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Provinsi Riau ke-44 yang akan digelar di Kuantan Singingi pada tanggal 26 Juni hingga 3 Juli 2026 telah memicu sorotan publik. Masyarakat mempertanyakan kebijakan pembongkaran bangunan di kawasan Taman Jalur yang disebut memiliki nilai sejarah dan kontribusi ekonomi bagi daerah.

Ini bukan kali pertama Kuansing menjadi tuan rumah MTQ Provinsi Riau. Sebelumnya, daerah yang dikenal sebagai Bumi Jalur sudah dua kali dipercaya menghelat acara bergengsi tersebut. Warga mencatat, pada dua penyelenggaraan MTQ sebelumnya tidak ada satupun bangunan bersejarah yang dirobohkan untuk kebutuhan venue acara.

Kondisi lapangan saat ini menunjukkan bahwa tiang dan rangka bangunan baru tengah dikerjakan. Desain 3D yang beredar di kalangan masyarakat menampilkan arena dengan kubah hijau dan tangga ganda yang menarik. Namun di lokasi yang sama, warga menyebutkan bahwa dulunya berdiri bangunan yang sudah lama menjadi penanda kawasan Taman Jalur.

Meskipun desain baru tampak menarik, masyarakat memiliki segudang pertanyaan dan kekhawatiran. Mereka khawatir apakah pembangunan bangunan baru dapat diselesaikan tepat waktu dan siap digunakan pada saat acara MTQ berlangsung.

Menurut sejumlah warga dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ditemui di lokasi, bangunan yang dibongkar selama ini memiliki fungsi ekonomi yang penting. Kios dan ruang usaha di area tersebut disebut menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat sekaligus kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kuansing.

“MTQ sudah dua kali di Kuansing, aman-aman saja. Kenapa sekarang bangunan bersejarah dan tempat orang cari makan harus dirobohkan..?” ujar seorang pedagang yang lapaknya terdampak, yang enggan disebutkan namanya.

Alasan pembongkaran, menurut keterangan yang disampaikan Bupati Kuansing ke publik, adalah untuk “mempercantik Taman Jalur” agar sesuai dengan konsep venue MTQ 2026. Penataan kawasan disebutkan perlu ruang yang lebih luas dan desain yang lebih modern untuk mendukung acara tersebut.

Namun alasan tersebut tidak serta merta diterima oleh semua pihak. Warga menilai bahwa Taman Jalur justru memiliki nilai sejarah yang tinggi karena terkait erat dengan tradisi pacu jalur yang menjadi identitas daerah. “Mempercantik boleh, tapi jangan hapus sejarah dan matikan ekonomi rakyat,” kata salah seorang pemuda Kuansing yang juga enggan menyebutkan namanya.

Taman Jalur sendiri selama ini dikenal sebagai ikon utama Kuansing. Selain sebagai arena pacu jalur, kawasan tersebut juga menjadi pusat aktivitas UMKM setiap kali ada event besar. Pembongkaran bangunan yang produktif dinilai kontradiktif dengan tujuan MTQ yang juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi lokal.

Hingga berita ini ditulis, belum ada rilis resmi dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kuansing yang merinci status hukum bangunan yang dibongkar. Publik menunggu penjelasan terkait apakah bangunan tersebut berstatus cagar budaya, aset milik Pemda, atau aset pihak ketiga.

Pengamat tata kota menilai bahwa setiap penataan ruang publik harus seimbang antara tiga hal penting, yaitu pelestarian sejarah, keberlanjutan ekonomi warga, dan kebutuhan infrastruktur untuk event. Jika salah satu di antara ketiganya harus dikorbankan, maka tujuan pembangunan bisa menjadi bias dan tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat luas.

Jika tujuan penyelenggaraan MTQ adalah untuk menyebarkan syiar Al-Qur’an sekaligus mengangkat marwah daerah, maka hilangnya bangunan bersejarah justru bisa menjadi catatan buruk bagi penyelenggara. Apalagi Kuansing sudah memiliki pengalaman dua kali sukses menyelenggarakan MTQ tanpa harus membongkar warisan fisik yang ada.

Warga mendesak Pemda untuk lebih terbuka terkait kajian teknis dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang telah dilakukan. Mereka meminta agar informasi mengenai alternatif lokasi apa saja yang sudah dikaji, alasan pemilihan lokasi Taman Jalur, serta bagaimana mekanisme kompensasi bagi pedagang yang terdampak dapat dipublikasikan secara terbuka.

Soal kontribusi terhadap PAD, warga juga mempertanyakan perhitungan yang dilakukan oleh Pemda. Jika bangunan yang produktif dirobohkan, berapa potensi PAD yang akan hilang dan apakah arena baru yang akan dibangun nantinya akan dikelola untuk mengganti pemasukan yang hilang. Transparansi terkait angka-angka ini dinilai sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Panitia MTQ 2026 telah menyatakan komitmennya untuk menyukseskan acara tersebut melalui siaran publik. Namun suksesnya penyelenggaraan MTQ tidak hanya diukur dari kemegahan panggung dan fasilitas yang disediakan. Kepercayaan publik dan keberpihakan pada rakyat kecil juga menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan sebuah acara bergengsi seperti ini.

Kuansing memiliki sejarah panjang dan budaya yang kuat. Kini ujian datang bagi pihak penyelenggara, bisakah MTQ 2026 tetap berjalan dengan megah tanpa harus menghapus jejak sejarah dan sumber rezeki warga? Waktu jelang acara MTQ semakin dekat, jika ternyata bangunan belum siap digunakan, siapa yang akan bertanggung jawab? Jawabannya akan terlihat dari kebijakan yang akan diambil Pemda ke depan dan keberanian mereka untuk mendengar suara masyarakat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *