Lombok Tengah- Ratusan sopir travel Bandara Internasional Lombok (BIL) dari tiga (3) Desa yakni, Desa Ketara, Tanak Awu, dan Penujak didampingi Ormas Sasaka Nusantara datangi kantor cabang PT. Angkasa Pura Indonesia (API) yang berada di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Senin, (03/02).
Kedatangan ratusan sopir travel BIL yang didampingi Ormas Sasaka Nusantara tersebut menuntut, pihak PT. API sebagai pengelola Bandar Udara untuk segera membatalkan memorandum of understanding (MoU) dengan pihak Blue Bird taxi yang saat ini beroprasi di BIL dan meminta counter Grab dan Gojek yang beroperasi supaya ditertibkan.
Untuk itu, Ketua Ormas Sasaka Nusantara mengatakan setelah pihaknya berdiskusi serta adanya penyampaian pendapat dari beberapa perwakilan sopir travel dengan pihak PT API cabang Lombok sebagai pengelola Bandara.
“GM Bandara sepakat untuk mengeluarkan Blue Bird Taxi dari Bandara Intenasional Lombok, Maksimal dalam jangka waktu tiga bulan dan mengatur kembali kebijakan dan regulasi mitra baru pengganti Blue Bird Taxi” Ungkapnya
Ia menambahkan, dengan alasan bahwa pihak otoritas pengelola Bandara serta bertanggung jawab atas pelayan angkutan penumpang, pelayanan tidak boleh terputus.
“Jadi GM Bandara meminta kepada forum lingkar Bandara dan pelaku transportasi lokal dan Travel lokal dalam hal ini Lombok Baru Taxi segera menyiapkan Armada dan Mengajukan MoU untuk menggantikan Blue Bird Taxi tentu sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku, untuk menjadi mitra baru Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok” Tambahnya
Untuk itu, pihak PT API cabang Lombok akan melaksanakan rapat dan berkoordinasi dengan Pemerintah dan Lembaga terkait untuk mempermudah proses pembatalan MoU dengan pihak Blue Bird Taxi
Lebih jauh, Ibnu mewanti-wanti pihak PT API baik pusat maupun cabang Lombok untuk mengabulkan tuntutan tersebut, untuk kepentingan masyarakat setempat, dan kepentingan Bandar Udara.
“Demi menjaga kondusif Daerah Nusa Tenggara Barat Khususnya Bandara Internasional Lombok. Untuk itu Mohon ini menjadi bahan pertimbangan Bapak dan Ibu pimpinan PT. Angkasa Pura I, GM Bandrara International Lombok, Pemerintah Daerah, TNI, POLRI , Lembaga dan dan dinas Terkait serta Pemangku Kebijakan di Daerah Nusa Tenggara Barat khususnya Daerah Lombok Tengah” Tutupnya
