Sum-Sel/Newssurya.com/23/11/24Muara Enim - Newssurya.com - Pekerjaan Pengerasan Dan Pengecoran Workshop PUPR Kabupaten Muara Enim Diduga Berpotensi Korupsi.
Kisruh pelaksanaan sejumlah proyek di lingkungan pemerintah kabupaten muara enim,Tim DPD BPAN sumsel
turun ke lapangan bersama para awak media.
Guna memastikan update terkini yang salah satunya adalah pelaksanaan pengecoran dan pengerasan halaman Workshop PUPR Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan ( Jumat 22/11/2024)
Elvian Hendriadi , S.Pd dan tim menyayangkan sejumlah proyek yang menggunakan anggaran APBD kabupaten Muara Enim termasuk pengecoran halaman workhsop yang diduga tidak sesuai dengan RAB dan Juknis pengerjaan yang menjadi salah satu kewenangan PPK Dinas PUPR.
" Mengingat banyak nya proyek proyek strategis di tahun ini dan masih banyak lagi yang lebih penting mengapa dinas terkesan memaksakan pembangunan tersebut sehingga mengakibatkan potensi dugaan penyalahgunaan dan mark up anggaran APBD tahun 2024 ," Sebut Elvian Hendriadi diawal bincang.
Dikonfirmasi oleh team bahwa PT .Pemecutan milik Akay bersaudara yang mengerjakan pelaksanaan proyek sedangkan PPK nya adalah Yusuf ,yang juga merupakan Kepala Workshop PUPR Kabupaten Muara Enim.
" Kita kroscek dulu siapa yang menjadi PPK proyek di workshop,datanya ada termasuk 17 PPK dilingkungan dinas PUPR ,' Papar Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim ,Iwan ,Ketika dikonfirmasi oleh awak media diruang kerjanya.
Update terkini dilapangan didapatkan hasil di temukan kualitas dan biaya anggaran serta nilai proyek tidak sesuai alias mark up RAB ataupun petunjuk teknis.
" Silahkan kalian berasumsi," Kilah Iwan Ketika team media menjelaskan rincian lisan prihal proyek tersebut.
Meskipun demikian,DPD BPAN Sumsel tidak akan tinggal diam atas temuan awal dan akan mengawasi agar potensi kerugian dapat diminimalisir.
" Guna memastikan bahwa pengerjaan halaman workshop ini dan sudah sejauhmana baku mutu yang diterapkan sehingga profesionalisme dan kompetensi PPK dapat mengurangi resiko kerugian negara yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan keuangan negara dan kesalahan administrasi teknis dalam menentukan besaran proyek milik pemerintah," Beber Elvian Hendriadi.
Berita : Mrsd
Pewarta - Editor - Kaperwil : Ali Arwanto
Redaksi : Newssurya
Posting Komentar